Apkasi Ajak Daerah Beri Masukan RUU Cipta Kerja ke DPR RI

  • Bagikan

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyatakan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja yang kini mulai memasuki tahap pembahasan di DPR RI perlu mendapat perhatian serius dari daerah.

Untuk itu, Apkasi mengajak kepada pemerintah daerah aktif memberikan masukan pembahasan RUU Cipta Kerja sebagai rekomendasi ke DPR RI.

Ketua Umum Apkasi Abdulla Azwar Anas dalam Webinar Apkasi yang membahas tentang RUU Cipta Kerja, khususnya Klaster Perijinan dan Investasi di Daerah, Rabu (17/06/2020), mengatakan RUU Cipta Kerja sangat relevan dengan kondisi daerah yang terpukul perekonomiannya akibat pandemi Covid-19.

“Saat ini ada keluhan yang sangat panjang tentang sulitnya berinvestasi di daerah akibat lumpuhnya ekonomi global karena imbas dari pandemi Covid-19 yang membuat negara-negara maju sekalipun pertumbuhan ekonominya mengalami minus dan bersyukur Indonesia masih tren positif. Kondisi ini tentu membutuhkan pemikiran segar, inovasi-inovasi khususnya agar investasi-investasi kembali pulih sehingga bisa menyerap kembali lapangan pekerjaan. Hal ini mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk di usia produktif yang begitu besar, yang kalau ini gagal terserap tentu akan menimbulkan persoalan tersendiri,” kata Azwar melalui konferensi video dari Banyuwangi.

Azwar berharap RUU Cipta Kerja ini melahirkan terobosan-terobosan,  terutama bagaimana bisa menggerakkan kemudahan perijinan dan iklim investasi di daerah yang lebih baik.

Menurut Azwar Anas, RUU Cipta Kerja harus bisa menjadi karpet merah kepada investasi di satu sisi dan lapangan pekerjaan yang tumbuh di sisi yang lain.

“Mudah-mudahan langkah Apkasi ini memunculkan optimisme baru dan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para kepala daerah dalam mengawal dan ikut berkontribusi dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini,” tukasnya.

Dalam webinar kali ini tampil menjadi narasumber adalah Rieke Diah Pitaloka, Wakil Ketua Baleg DPR RI,  R. Endi Jaweng, Direktur Eksekutif KPPOD dan Ahmed Zaki Iskandar, selaku Ketua Hubungan Antar Lembaga Apkasi dan Bupati Tangerang serta dihadiri oleh Prof Ryaas Rasyid, Penasehat Khusus Apkasi dan dimoderatori oleh Sarman Simanjorang, Direktur Eksekutif Apkasi.

Dalam pengantar diskusi Prof Ryaas Rasyid berpesan agar semangat otonomi daerah ini terus dipertahankan dan jangan sampai sistem pemerintahan ini kembali ke bentuk sentralistik.

Sementara itu, Ahmed Zaki Iskandar memberikan paparan tentang 5 (lima) hal yang perlu menjadi perhatian, khususnya dalam klaster perizinan dan investasi daerah. Pertama, Bidang sandang, pangan, papan.

Kedua, Pemenuhan hak rakyat atas pendidikan dan kesehatan; Ketiga, Pemenuhan hak rakyat atas pekerjaan dan jaminan sosial yang layak; Keempat, Pemenuhan hak rakyat atas infrastruktur dan lingkungan yang baik; Kelima, Pemenuhan hak rakyat atas kebutuhan rohani, agama dan kebudayaan. (*)

  • Bagikan