Mungkinkah Presiden Jokowi Melanggar UU?

  • Bagikan

Penulis: Ibnu Arsib (Mahasiswa FH UISU dan Kader HMI Cabang Medan).

Medan(KlikSajaSumut)_Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut jelas tertulis dalam UUD NRI 1945. Norma hukum tersebut untuk menegaskan segala perilaku setiap orang di Indonesia ini diatur oleh hukum, baik secara tertulis (seperti UU) maupun norma kebiasaan masyarakat yang disebut dengan hukum adat. Lantas adakah yang kebal hukum dengan sesuka hati menabrak aturan hukum (UU) yang masih berlaku di Indonesia ini?

Tentu akan kita jawab: tidak ada.

Kita pertegas lagi: benarkah ada yang melanggar UU dan tetap dibiarkan?

Nah, kita pun mulai benar-benar mencari fakta di lapangan bernegara, baik secara perilaku individu masyarakat biasa maupun pejabat negara. Jika yang melanggar itu masyarakat biasa dengan tegas APH langsung bertindak. Tapi, bagaimana jika seorang Presiden yang melanggar UU.

Waduh…, kita pun mulai bertanya: Apa iya? UU apa yang dilanggarnya dan bagaimana ceritanya?

Tercela. maksud saya: Teringat cerita lama. Dulu awal periode Presiden Jokowi-JK, ia menolak adanya seorang ketua partai politik (Parpol) jika diangkat menjadi menteri. Tapi di periode keduanya bersama Ma’ruf Amin, konsistensinya itu ia langgar.

Bukankah itu haknya presiden mengangkat menteri?

Benar memang bahwa hak mengangkat siapa yang menjadi menteri adalah hak prerogatifnya seorang presiden. Dasar hukumnya ada dalam konstitusi kita. Tapi bagaimana jikalau hak itu melanggar UU. Ini tidak ada soal sentimen atau pun unsur ketidaksukaan. Ini sebagaimana UU yang mengaturnya.

Pertanyaannya, apakah hak presiden lebih tinggi dari UU? Apakah seperti negara monarki yang mana perkataan dan kehendak raja adalah hukum atau UU?

Tidak thooo…. Hak presiden tidak lebih tinggi dari UU dan negara kita buka negara monarki.

Lantas benarkah Presiden Jokowi melanggar UU?

Kembali ke cerita pengangkatan menteri tadi. Kabinet Jokowi saat ini tercatat ada empat orang ketua parpol yang diangkat Presiden Jokowi menjadi menteri. Tidak perlu kita sebutlah siapa-siapa menterinya, publik juga sudah tahu.

Nah, UU apa yang dilanggar oleh Jokowi dan ketua parpol yang saat ini menjabat sebagai menteri?

Sebagaimana yang telah banyak dibicarakan para ahli dan berbagai informasi dari media-media, terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang atau UU, Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam UU tersebut menegaskan bahwa seorang menteri tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik. Hal ini tercantum dalam pasal 23, yang berbunyi: “Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD).” Merujuk pada pasal ini jelas bahwa empat orang ketua parpol adalah pimpinan sebuah organisasi berbentuk partai yang mendapat biaya dari negara.

Parpol mendapat dana dari negara jelas disebutkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pada Pasal 34 disebutkan bahwa Keuangan Partai Politik bersumber dari: “Iuran anggota, Sumbangan yang sah menurut hukum, dan Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”

Nah, jelas bahwa pengangkatan empat orang ketua parpol tersebut tidak sah berdasarkan UU Kementerian Negara, dan menurut saya disini Presiden melanggar UU karena khilaf atau pun bisa jadi lupa dengan komitmen dia dahulu yang pernah diucapkan.

Jadi harus bagaimana?

Presiden harus memberhentikan empat menteri tersebut karena telah melanggar hukum. Jikalau mau diambil langkah mediasi konflik politik dan ketatanegaraan (administratif) ini, empat orang tersebut harus memilih mundur dari salah satunya, apakah mundur dari jabatan menteri atau dari pimpinan parpol.

Tak ada yang boleh kebal hukum dalam negara hukum. Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan harus dijalankan dan ditegakkan setegak-tegaknya. Presiden harus menjalankan UU tersebut, bukan melanggarnya demi kepentingan kelompok koalisi politik oligarki.

 

  • Bagikan