Politik Yang Dipertontonkan

  • Bagikan

Penulis: Ibnu Arsib (Mahasiswa Fakultas Hukum UISU Medan dan Kader HMI Cabang Medan

Politik yang Dipertontonkan

Sistem politik di Indonesia ini masih jauh dari harapan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia baik yang telah dirumuskan dalam nilai-nilai filosofis (Pancasila) dan Konstitusi bernegara (UUD NRI 1945). Atau memang jangan-jangan di negara kita saat ini bahwa sistem politik kita tidak lagi memiliki harapan dan atau cita-cita? Sehingga kita begitu saja menikmati seolah-olah ini semua berjalan dengan alami. Sebutlah sebagai contoh praktik para perangkat-perangkat politik, seperti partai politik serta para politisi yang tak menunjukkan praktik kepedulian terhadap tujuan politik yang etis dan humanis. Lihatlah bagaimana perilaku pimpinan partai politik, lengkap dengan perilaku anggota-anggotanya yang sedang menjabat di legislatif atau pun di eksekutif, mengekor di belakangnya politisi-politisi yang belum mendapat jabatan, lebih mengekor lagi simpatisan parpol yang mengharap laba dalam praktiknya. Apa yang mereka tunjukan pada publik sebagai politisi?

Politik yang Dipertontonkan

Tak ada ide dan gagasan yang cemerlang, kecuali karena di dalamnya ada keuntungan uang. Tak ada praktik pendidikan politik etis dan memajukan bangsa dan negara, kecuali di sana ada bisnis yang menjanjikan harta kekayaan dan popularitas meraih kekuasaan. Setiap momentum lima tahunan (Pemilu), semua keluar dari sarang mempromosikan slogan-slogan dan janji-janji manis yang telah dipersiapkan dari seorang konsultan politik, ahli komunikasi dan ahli konten media sosial. Sebelum duduk di kursi jabatan legislatif, anggota parpol yang maju di Pemilihan Legislatif (Pileg) berseru dan berbicara atas nama rakyat, kepedulian terhadap rakyat, berdasarkan suara rakyat dan demi rakyat. Akan tetapi (telah terbukti), saat menjabat di kursi legislatif, rakyat tinggal diksi yang tanpa makna yang bergerak, tanpa subjek yang aktif, dan tanpa ruh yang hidup. Diksi itu telah berganti menjadi; atas nama fraksi partai, berdasarkan perintah partai (perintah diam-diam dari ketua partai), suara fraksi partai, dan demi fraksi partai. Konstituen (rakyat pemilih) kembali diperlukan saat reses, kembali ditinggalkan saat paripurna.

Kita kembali kepada politik yang dipertontonkan. Dalam praktiknya, politik yang dipertontonkan adalah seperti peperangan yang merebut pengaruh. Setelah merebut pengaruh terhadap rakyat, pengaruh akan dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan. Asas kedaulatan rakyat dalam demokrasi pemilihan yang disebutkan; dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, adalah sebagai topeng. Toh, dalam praktiknya begitu mudah untuk disulap menjadi; dari rakyat, oleh rakyat dan untuk pejabat.

Jika rakyat tidak tertarik dengan praktik yang mereka (politisi bejat) lakukan, maka akan digoda dengan uang (money politic). Dalam hal ini (money politic) seolah-olah mereka tidak menjadi pelaku kesalahan utama, padahal budaya itu (politik uang) dimulai dari mereka, bukan dari rakyat. Walaupun sedikit ada ketidaksadaran dari pemegang hak politik demokrasi (Pemilu) yaitu rakyat pemilih. Seharusnya, ini salah satu tugas parpol atau anggota parpol (politisi) untuk mencerdaskan masyarakat dalam berpolitik. Akan tetapi, apalah dikata, saat para anggota parpol atau pun pimpinan parpol dikuasi oleh kaum oligarki yang bersekutu dengan ohlokrasi, plutokrasi dan korporasi, maka semua telah menjadi bisnis. Suara rakyat sama dengan barang dagangan, barang dagangan sama dengan kekuasaan, kekuasaan sama dengan laba, dan lama sama dengan kekayaan.

Praktik politik yang dipertontonkan saat ini bukanlah idealisme politik itu sendiri. Bukan berpolitik dalam memperjuangkan denyut nadi rakyat, bukan untuk memperjuangkan nasib rakyat dan bukan pula untuk menunjung tinggi kedaulatan rakyat yang diberikan kepada mereka lewat sistem demokrasi Pemilu. Tapi apa yang kita lihat? Para politisi (anggota parpol) bukan berada di sisi rakyat, tapi berada di sisi penguasa, menjilat penguasa, menyanjung penguasa yang sedang memiliki kekuasaan, berharap diberi jabatan menteri dan jabatan strategis lainnya. Terjadinya koalisi kekuasaan yang mengokohkan penguasa. Tak ada yang berani beroposisi, jika ada berani beroposisi maka dicap sebagai musuh. Sejatinya politisi di legislatif Koalisi nya adalah rakyat, bukan pemerintah. Ia adalah legislator yang seharusnya mendengar denyut nadi rakyatnya, memperjuangkan nasib rakyat dan kedaulatan rakyat dengan hukum (UU) yang dibuatnya.

Di ranah pemilihan eksekutif, pun tidak jauh berbeda. Arogansi politik pejabat eksekutif pemerintahan terjadi. Tugasnya untuk melayani hak-hak rakyat nyata-nyatanya untuk melayani kaum oligarki dan koporasi, untuk kepentingan diri sendiri, keluarga dan kelompok, mungkin juga harus memberi “bagian” pada parpol yang mengusungnya (kecuali parpol yang dibeli saat pencalonan). Good Governance menjadi penyelenggaraan pembangunan yang memonopoli dan tanpa tanggungjawab. Prinsip-prinsip demokrasi perlahan dibabat habis, korupsi terjadi di mana-mana, baik tingkat daerah maupun pusat. Good Governance pun tinggal hanya slogan kekuasaan.

Gimik Politik

Apa lagi yang dipertontonkan? Yaitu gimik politik. Gerakan-gerakan yang beritakan lewat berbagai iklan media yang menunjukkan seolah-olah peduli masyarakat kecil. Kita bisa lihat contohnya seorang politisi tiba-tiba saja turun ke area petani, seorang politisi yang tiba-tiba mengorek sampah di parit, seorang politisi yang tiba-tiba memberi sumbangan pada anak sekolah yang tidak mampu, calon pejabat eksekutif yang tiba-tiba mencatat harga-harga sembako di pasar, dan seribu satu macam cara untuk menarik simpati masyarakat. Semuanya ternyata gimik politik yang dipertontonkan.

Ada yang perlu kita khawatirkan dengan kualitas perpolitikan yang terjadi saat ini. Ini bukan hal baru, tapi ini cukup serius sebagai sebuah masalah, yaitu terjadinya formalitas politik, polarisasi politik dan juga tidak menutup terus terjadinya peningkatan konflik isu-isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Pemilu 2019 adalah contoh terbelahnya masyarakat diakibatkan praktik politik yang dipertontonkan itu.

Tidak hanya soal polarisasi politik dan isu SARA, tidak sedikit terjadi dan sudah menjadi rahasia umum bahwa terjadi intimidasi dari pihak terkait dengan beberapa orang yang berjabatan untuk mensukseskan oknum dari pengintimidasian. Intimidasi politik ini jelas terjadi pada mereka yang memiliki jabatan politis menengah ke bawah. Bahkan terjadi juga pada beberapa aparatur negara untuk memilih si A atau si B. Ini fenomena yang harus jujur kita akui. Intimidasi politik tersebut tidak hanya untuk memenangkan seseorang dari pemberi intimidasi, akan tetapi harus juga ikut membantu secara materil dengan ancaman jabatan “hilang” jika tidak menuruti “perintah” atau sebuah rayuan jabatan “naik”. Ini terjadi dalam Pemilu dan Pilkada.

Penutup

Demikian bagian kecil praktik perpolitikan yang dipertontonkan di negara kita saat ini. Semua telah bersekongkol untuk meruntuhkan cita-cita mulai sistem politik Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai filosofis Pancasila dan tujuan bernegara dalam UUD NRI 1945. Persekongkolan ini terjadi antara kaum oligarki, ohlokrasi, plutokrasi dan korporasi dalam sistem politik. Politik kerakyatan, politik etis dan kedaulatan rakyat menjadi objek bisnis yang menjanjikan masa depan kaum politisi bejat karena mendapatkan kekuasaan yang terlegitimasi secara konstitusi.

Adakah solusinya? Tidak. Tidak ada kecuali rakyat harus berani untuk menghancurkan segala kaum politisi bejat yang masuk dalam persekongkolan bersama kaum-kaum penghancur kedaulatan rakyat. Cita-cita besar dan tindakan kita adalah harus memilih politisi yang benar-benar pro rakyat, partai politik yang pro rakyat, dan pemimpin eksekutif yang mencintai rakyat. Budaya politik yang dipertontonkan oleh para politisi saat ini adalah tipu daya merebut suara rakyat sebagai pemegang mutlak kekuasaan negara. Seharusnya kekuasaan rakyat itu diberikan kepada orang-orang negarawan, luhur, berbudi pekerti, yang memiliki rasa keadilan dan cinta pada rakyat, untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan keadilan dan kesejahteraan seluruh pejabat.(*)

  • Bagikan